DPR Desak Menpora Tuntaskan Kisruh PSSI

JAKARTA--Komisi X DPR RI bakal mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga menyelesaikan permasalahan, bila PSSI tidak mampu mengatasi kisruh yang terjadi di tubuh organisasi itu.

"Posisi DPR sesuai undang-undang memiliki tugas pengawasan dalam hal ini pengawasan terhadap Menpora. Kita akan desak Menpora selesaikan, kalau PSSI tidak mampu menyelesaikan," kata An...ggota Komisi X Zulfadhli saat diskusi bertema PSSI Dalam Cengkraman Politik, Liga Indonesia Milik Siapa? di Jakarta, Rabu (26/10).

Seperti diketahui, sebanyak 14 klub menolak ikut kompetisi yang digelar oleh PT Liga Prima Sportindo karena berdasarkan keputusan kongres di Bali dan peraturan FIFA, kompetisi hanya bisa diikuti 18 bukan 24 klub peserta. PSSI pun dituding sudah melabrak statuta, peraturan FIFA, dan keputusan kongres jika kompetisi ini tetap diikuti 24 klub peserta.

"Penetapan IPL (Indonesia Premier League/Liga Premier Indonesia) melanggar statuta. Tidak boleh diteruskan itu," kata Ketua Persebaya, Wisnu Wardana, di kesempatan sama.

Zulfadhli yakin PSSI bisa menyelesaikan kisruh yang terjadi sesuai dengan aturan mainnya. "Kalau tidak, mau tidak mau DPR mendesak Menpora mengambil langkah memanggil PSSI ini," kata Zulfadhli.

Dia menilai Menpora sekarang kurang respon terhadap persoalan yang muncul di PSSI. "Saya lihat Menpora pusing karena kasus Wisma Atlet, persiapan SEA Games, sehingga kurang respon terhadap persoalan yang muncul," kata Zulfadhli yang juga Ketua PSSI Kalbar, itu.

Dia menegaskan, sudah menjadi fungsi dari pemerintah untuk memasilitasi pihak-pihak yang kisruh untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan. "Fungsi pemerintah harus memasilitasi itu. Itu boleh kan. Bahkan jika terpaksa ada KLB (Kongres Luar Biasa) untuk menyelesaikan itu, pemerintah wajib menyiapkan dana. Itu diatur Undang-undang," kata dia.

Bahkan, Zulfadhli menegaskan, pemerintah juga bertanggungjawab kalau PSSI hancur."Kalau sampai PSSI bubar, mendapatkan suspend (sanksi) dari FIFA, pemerintah bertanggungjawab. Pemerintah tidak bisa lepas tangan secara politik. Siapa yang berkuasa atau yang memerintah itu bertanggungjawab," ujarnya. (jpnn)